Jakarta, Obor Selebes— Kementerian Sosial (Kemensos) RI meluncurkan layanan Command Center 021-171 sebagai kanal cepat bagi masyarakat untuk mengusulkan atau menyanggah penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan agar penyaluran bansos sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, layanan hotline 021-171 beroperasi selama 24 jam dan siap menampung aspirasi masyarakat.
“Insya Allah kalau data-datanya masuk akan diteruskan untuk diverifikasi. Kita terbuka dan membuka diri atas koreksi atau usulan dari masyarakat,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Setiap laporan yang diterima, lanjutnya, akan segera diteruskan ke pendamping sosial terdekat untuk diverifikasi dan dilakukan asesmen lapangan. Hasil verifikasi kemudian masuk ke dalam sistem DTSEN, dan jika dinyatakan layak, penerima bisa mendapatkan bansos dalam waktu sekitar tiga bulan.
Selain lewat hotline, masyarakat juga bisa mengajukan usulan dan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos dengan mengunggah data diri sesuai ketentuan.
“Masukkan persyaratan yang dibutuhkan. Data itu menjadi acuan kami melakukan uji petik lapangan. Jadi masyarakat bisa ikut memastikan penerima bansos benar-benar sesuai,” jelasnya.
Untuk jalur formal, proses pemutakhiran data tetap dilakukan berjenjang mulai dari RT/RW, kelurahan/desa, dinas sosial kabupaten/kota, hingga ke Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Semakin banyak salurannya, semakin baik. Semua pihak bisa berperan dalam memastikan data bansos akurat,” tambahnya.
Hingga saat ini, hasil pemutakhiran data bersama daerah menunjukkan lebih dari 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah dinyatakan layak menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dan bansos reguler triwulan IV tahun 2025.
Melalui skema BLTS, setiap penerima mendapatkan tambahan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan (Oktober–Desember 2025) atau total Rp900 ribu.
“Penerima bansos sembako biasanya dapat Rp600 ribu per tiga bulan, tapi untuk triwulan IV ini menjadi Rp1,5 juta. Sedangkan penerima PKH akan menerima tambahan sesuai komponennya,” terang Gus Ipul.
Ia menambahkan, 18 juta penerima baru BLTS saat ini tengah dalam tahap finalisasi.
“16 juta lebih sudah memenuhi syarat. Sisanya sekitar 2 juta insya Allah minggu ini selesai diverifikasi dan akan kami salurkan lewat Himbara maupun PT Pos,” tegasnya.
Langkah Kemensos ini menjadi bagian dari transformasi digitalisasi data sosial yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana masyarakat dapat turut serta mengawasi dan memperbaiki ketepatan sasaran program perlindungan sosial nasional.
Sumber : Kemensos
