Pontianak, oborselebes— Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, menekankan pentingnya persatuan dan penerapan kearifan hukum adat Melayu dalam kehidupan masyarakat saat membuka Rapat Pimpinan Persatuan Orang Melayu (POM) se-Kalbar di Pendopo Gubernur, Sabtu (27/12/2025).
Acara yang mengusung tema “Sinergitas POM dalam Mendukung Pemajuan Kebudayaan dan Implementasi Hukum Adat Melayu di Kalimantan Barat” ini juga menjadi momentum pelantikan pengurus pusat Puan Melayu periode 2025-2030 serta pengurus daerah di tingkat kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria menyoroti keberagaman organisasi Melayu di Kalbar, seperti POM, LPM, FKPM, dan Bala Komando Melayu. Ia mengingatkan, keberagaman tersebut seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.
“Di Kalimantan Barat ini ada banyak organisasi Melayu. Saya berharap seluruh organisasi ini ayo kita bersatu padu. Jangan sampai kita terpecah belah karena ego masing-masing. Kalau kita banyak tapi terpecah, itu tidak ada artinya. Mari kita bersatu, insyaAllah kekuatannya akan menjadi sangat besar,” ujar Ria di hadapan peserta rapim.
Gubernur juga memberikan perumpamaan filosofis, mengajak masyarakat Melayu memiliki ketahanan dalam menghadapi dinamika zaman.
“Jangan sampai masyarakat Melayu ini seperti buih di lautan. Jumlahnya memang banyak, tapi sangat mudah diombang-ambingkan oleh arus dan ombak. Jadilah seperti batu karang; tetap kokoh, tetap kuat, dan tidak goyah meskipun terus-menerus diterpa ombak besar,” tegasnya.
Terkait implementasi hukum adat Melayu, Ria Norsan menekankan pentingnya pendekatan bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat heterogen.
“Hukum adat ini sebenarnya diperuntukkan bagi internal suku tersebut, untuk orang Melayu itu sendiri. Kita harus bijak, jangan sampai menghakimi orang lain di luar kita yang mereka sendiri belum memahami hukum tersebut. Jalankan dengan adab yang baik sebagaimana ciri khas Melayu,” tambahnya.
Menutup arahannya, Gubernur berharap pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan tetap menghormati Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) sebagai organisasi induk.
“Mudah-mudahan yang dilantik hari ini dapat menjalankan amanah dengan baik. Ingatlah untuk tetap berdiri di bawah naungan MABM sebagai orang tua kita semua, agar arah gerak kita tetap selaras,” pungkasnya sebelum membuka rapim secara resmi.
Ketua Umum DPP POM Kalbar, Agus Setiadi, menekankan bahwa rapim menjadi momentum strategis untuk merumuskan kebijakan penguatan hukum adat.
“Melayu harus memiliki marwah. Melalui sidang pleno selama dua hari ini, kita akan menghasilkan visi yang baik agar orang Melayu tidak terpecah dan tetap satu tujuan,” ujar Agus.
Walikota Pontianak, Edi Kamtono, yang turut hadir menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Ia menilai identitas Pontianak sangat kental dengan karakteristik dan adab Melayu.
“Semoga pelantikan ini mampu meningkatkan nilai-nilai luhur Melayu dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri Sultan Pontianak Syarif Melvin Alkadrie, jajaran Forkopimda, serta tokoh-tokoh dari MABM, MABT, DAD, dan MUI Kalbar. (rfa/nzr)
Sumber : Info Publik
