Oborselebes.com, Banyuwangi – Keluhan soal bantuan sosial yang tak tepat sasaran masih kerap terdengar di masyarakat. Melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Kementerian Sosial mendorong transparansi data agar penetapan penerima bansos semakin objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan transformasi penyaluran bantuan sosial melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna menjawab persoalan klasik distribusi bansos yang kerap memicu polemik di masyarakat.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, menyampaikan bahwa selama ini aparatur desa dan pendamping lapangan sering berada pada posisi sulit ketika warga mempertanyakan alasan tidak menerima bantuan, sementara dasar penetapan penerima belum terbuka dan seragam.
“Pernah tidak mengalami kondisi ketika ditanya warga ‘kenapa saya tidak dapat bansos’, lalu Bapak Ibu tidak punya jawaban? Atau diprotes karena penerimanya itu-itu saja?” ujar Andy dalam sosialisasi Perlinsos di Pendopo Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (23/1/2026).
Ia menyinggung masih ditemukannya warga yang tergolong mampu, bahkan memiliki kendaraan, namun tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan pentingnya pembenahan data dan mekanisme penetapan yang lebih objektif serta berbasis indikator kesejahteraan.
Andy juga menekankan perlunya perubahan cara pandang publik terhadap bantuan sosial. Ia mengingatkan bahwa kuota bansos di suatu daerah berkaitan langsung dengan angka kemiskinan. Karena itu, banyaknya bantuan bukanlah tujuan utama.
“Banyak bantuan sosial sama dengan banyak orang miskin. Jangan berlomba dapat bantuan. Pilihannya dua: bantuan banyak atau masyarakatnya tidak ada yang miskin,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ketika angka kemiskinan menurun, kuota bantuan yang dihitung berdasarkan indikator tersebut juga akan ikut berkurang. Dalam konteks ini, bansos yang terbatas harus benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan agar penurunan kemiskinan berjalan lebih cepat.
Dalam paparannya, Andy menegaskan bahwa seluruh program penanggulangan kemiskinan—mulai dari pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, hingga pencegahan kemiskinan antargenerasi—sangat bergantung pada kualitas data yang presisi.
Ia mengakui, meski nilai subsidi dan bantuan sosial secara nasional sangat besar, efektivitasnya akan menurun apabila penyalurannya tidak tepat sasaran. Termasuk pada program bansos Kemensos seperti PKH dan BPNT yang masih memiliki potensi salah sasaran akibat mekanisme pendataan lama yang sangat bergantung pada verifikasi manual.
Dalam sistem Perlinsos, kelayakan penerima dinilai menggunakan konsep desil, yakni pengelompokan tingkat kesejahteraan penduduk dari yang paling tidak mampu hingga paling mampu. Pendekatan ini diharapkan mampu menempatkan bantuan pada kelompok prioritas yang tepat.
Namun, Andy mengakui masih ada realitas di lapangan di mana penerima bantuan berada pada desil yang seharusnya tidak menjadi prioritas. Menurutnya, kondisi ini bukan untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan menjadi alasan kuat perlunya pembenahan data secara sistemik.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman publik mengenai perbedaan antara status “layak” dan status “ditetapkan menerima”. Jumlah warga yang dinilai layak bisa lebih besar dibanding kuota yang tersedia, sehingga diperlukan mekanisme pemeringkatan.
“Yang layak belum tentu langsung menerima. Ada kuota. Maka harus ada pemeringkatan,” jelasnya, mencontohkan kondisi di Banyuwangi.
Andy menegaskan bahwa Perlinsos dirancang untuk menghadirkan transparansi, termasuk membuka alasan mengapa seseorang dinilai layak atau tidak layak berdasarkan data. Dengan demikian, keputusan penetapan penerima tidak lagi bersifat subjektif dan aparatur desa tidak selalu menjadi pihak yang disalahkan.
Selain itu, Perlinsos juga menyediakan mekanisme sanggah sebagai ruang koreksi jika warga merasa data yang digunakan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Langkah ini dinilai penting untuk menekan exclusion error (warga layak tapi tidak menerima) maupun inclusion error (warga tidak layak tapi menerima).
Menutup pemaparannya, Andy menegaskan bahwa keberhasilan transformasi penyaluran bansos sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, khususnya pemerintah desa dan pendamping lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dan jalankan program ini bersama-sama agar benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan,” pungkasnya.
sumber: Infopublik.id
