Oborselebes.com, Jakarta – Setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat sejumlah capaian strategis. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa seluruh kebijakan kementerian berorientasi pada pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan tanah dan ruang yang berkeadilan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang jadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini jadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Wamen Ossy di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat. Dalam satu tahun terakhir, capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, dan 2,69 juta bidang di antaranya telah disertipikasi.
Dampak ekonominya pun signifikan, dengan penambahan nilai ekonomi atau Economic Value Added sebesar Rp1.021,95 triliun.
“Kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak,” kata Ossy.
Selain itu, transformasi digital menjadi fokus penting dalam akselerasi layanan pertanahan. Selama 2025, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 6,1 juta Sertipikat Elektronik, melonjak tajam dibanding 639 ribu sertipikat pada tahun sebelumnya.
Perhatian terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan juga terus diperkuat. Hingga saat ini, tercatat 278.689 bidang tanah wakaf seluas 26.865,67 hektare telah terdaftar. Dalam satu tahun terakhir saja, terdapat tambahan sekitar 16.600 bidang, sebagai upaya memberi kepastian hukum terhadap aset sosial keagamaan di seluruh Indonesia.
Program Reforma Agraria pun menunjukkan hasil positif. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan luas 879.942 hektare telah didistribusikan, memberikan manfaat langsung kepada 11.576 kepala keluarga di berbagai daerah.
“Reforma Agraria berfungsi untuk menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan berkesempatan untuk maju,” ujar Wamen Ossy.
Di sisi lain, aspek penegakan hukum pertanahan juga diperkuat. Sepanjang 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan. Penindakan terhadap mafia tanah semakin tegas, dengan 140 pelaku telah diproses hukum. Dari hasil penindakan itu, negara berhasil menyelamatkan 130,7 juta meter persegi tanah dan potensi kerugian hingga Rp9,4 triliun.
Seluruh capaian ini merupakan bagian dari agenda besar Kementerian ATR/BPN yang menitikberatkan pada digitalisasi layanan, tata ruang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian kasus pertanahan secara berkeadilan.
“Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil dan pelayanan publik,” pungkas Wamen Ossy.
sumber: Atr Bpn
