Sleman, Oborselebes — Pemerintah Kabupaten Sleman terus menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) di seluruh tingkatan wilayah.
Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Revitalisasi Kelembagaan TPK, yang digelar di Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, perwakilan TPK Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Danang Maharsa menekankan pentingnya peran aktif TPK sebagai penggerak utama dalam mendampingi keluarga miskin di tingkat akar rumput.
Menurutnya, revitalisasi ini bukan sekadar penyegaran organisasi, tetapi juga upaya untuk menjadikan TPK sebagai pusat data dan sinergi aksi sosial.
“TPK harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam rapat. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan bantuan dan program sampai ke sasaran yang tepat,” ujar Danang.
Danang juga mengapresiasi hasil kerja TPK yang mulai menunjukkan dampak nyata. Berdasarkan data Dinas Sosial Sleman, jumlah keluarga miskin turun 0,33 poin, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) turun 0,06 poin pada tahun 2024.
Meski begitu, ia menilai masih ada ruang perbaikan dalam hal akurasi data penerima manfaat.
“Kita tidak ingin ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat. Karena itu, pembaruan data keluarga miskin menjadi prioritas agar setiap program lebih efektif,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, mengungkapkan bahwa Pemkab terus memperkuat program-program berbasis pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Salah satunya, program Sleman Pintar, yang memberikan kesempatan pendidikan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Pendidikan adalah kunci keluar dari lingkaran kemiskinan. Kami ingin setiap anak Sleman punya peluang untuk tumbuh dan sukses tanpa terhambat kondisi ekonomi,” ujarnya.
Sarastomo menambahkan, ke depan Pemkab juga akan memperluas kolaborasi lintas sektor, mulai dari lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga komunitas sosial, untuk memperkuat ekosistem penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal.
Revitalisasi TPK ini diharapkan mampu melahirkan model penanganan kemiskinan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup keluarga miskin.
“Kita ingin TPK bukan hanya menjadi tim administratif, tetapi tim empatik yang memahami kebutuhan warganya,” tutup Danang Maharsa.
