Langkah maju ditempuh DKP Gorontalo dengan merangkul dunia kampus. Bersama FKTP UNG, mereka membangun kolaborasi strategis untuk riset dan inovasi kelautan di Teluk Tomini.
Oborselebes, Kota Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menjalin kerja sama strategis dengan Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan (FKTP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), sebagai upaya mendorong pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan berbasis riset dan inovasi.
Kolaborasi ini difokuskan pada tiga pilar utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam draf Perjanjian Kerja Sama (PKS), terdapat sejumlah agenda prioritas seperti penguatan kapasitas SDM kawasan pesisir, riset agro-maritim, hilirisasi inovasi, dan pengembangan wilayah perairan Teluk Tomini.
Pembahasan awal draf PKS digelar pada Sabtu (12/7/2025) di Hungry Pedia, Kota Gorontalo. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris DKP Gorontalo Misran Lasantu, Dekan FKTP UNG Yuniarti Koniyo, perwakilan Bappeda Provinsi Gorontalo Max Murad, serta jajaran dosen dan staf terkait.
Kepala DKP Gorontalo Sila N. Botutihe menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam mendukung visi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah, yang mengusung arah pembangunan berbasis Agro-Maritim.
“Kolaborasi ini menjadi kunci untuk penguatan riset, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ilmiah,” kata Sila.
Dekan FKTP UNG Yuniarti Koniyo menambahkan, pentingnya peran akademisi dalam menghadirkan solusi nyata atas tantangan pengelolaan kelautan dan perikanan saat ini. Menurutnya, kerja sama ini akan mempermudah integrasi antara pengetahuan akademik dan kebutuhan praktis di lapangan.
Sementara itu, Max Murad dari Bappeda menegaskan bahwa kerja sama ini dirancang untuk menghasilkan program turunan yang bersifat spesifik dan terukur, sesuai isu-isu aktual pembangunan wilayah pesisir.
Sekretaris DKP Misran Lasantu memastikan bahwa draf PKS akan segera diserahkan kepada Kepala DKP untuk proses finalisasi. Penandatanganan resmi PKS dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025, bersamaan dengan MoU antara Gubernur Gorontalo dan Rektor UNG.
Perjanjian tersebut akan berlaku selama lima tahun dan menjadi payung hukum penyusunan berbagai program lanjutan, melibatkan lintas jurusan di lingkungan FKTP UNG.
Sumber: Infopublik.id
