Oborselebes, Jakarta — Pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah taktis untuk menghadapi ancaman perlambatan ekonomi global yang makin nyata. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kondisi dunia saat ini tengah diliputi ketidakpastian akibat melemahnya aktivitas manufaktur, harga komoditas yang fluktuatif, serta konflik geopolitik antara Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat.
“Situasi global tidak makin membaik. IMF dan Bank Dunia semuanya merevisi pertumbuhan ekonomi 2025 ke bawah,” ujar Menkeu dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).
Beberapa indikator menunjukkan penurunan signifikan. Indeks Manufaktur PMI global masuk ke zona kontraksi, harga minyak sempat melonjak 8% sebelum kembali stabil, dan volume perdagangan serta investasi global diprediksi tumbuh sangat tipis—bahkan bisa menurun.
Di tengah tekanan global tersebut, ekonomi Indonesia dinilai masih cukup tangguh. Inflasi inti terjaga di level 1,9%, ekspor relatif stabil meski ada hambatan akibat pengumuman “tarif liberation day” oleh Presiden AS Donald Trump pada April lalu. Bahkan, neraca perdagangan RI mencatatkan surplus pada Mei.
Namun, sinyal pelemahan mulai terasa. Aktivitas manufaktur domestik masuk zona kontraksi, penjualan semen dan mobil menurun, serta sektor keuangan mengalami volatilitas tinggi akibat ketidakpastian global dan tarif sepihak dari AS.
“Ini menggambarkan bahwa dampak global sudah mulai masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Menkeu.
Sebagai respons, Pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi jilid II di Triwulan II-2025 untuk mendongkrak daya beli dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Stimulus ini mencakup:
-
Diskon transportasi (kereta, pesawat, kapal laut) selama libur sekolah dengan anggaran Rp0,94 triliun
-
Diskon tarif tol periode libur sekolah sebesar Rp0,65 triliun (non-APBN)
-
Penebalan bansos: tambahan Kartu Sembako Rp200 ribu/bulan (2 bulan) dan bantuan beras 10 kg/bulan dengan anggaran Rp11,93 triliun
-
Subsidi upah Rp300 ribu untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk guru Kemendikdasmen dan Kemenag (Rp10,72 triliun)
-
Diskon iuran jaminan kecelakaan kerja bagi sektor padat karya (Rp0,2 triliun non-APBN)
“Stimulus ini kami harapkan bisa memitigasi tekanan ekonomi global dan mengkompensasi dampak kebijakan tarif Trump, yang menurut IMF dan Bank Dunia bisa menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia ke level 4,7%,” pungkas Sri Mulyani.
Sumber: infopublik.id
